A Secret Weapon For reformasi intelijen
A Secret Weapon For reformasi intelijen
Blog Article
In summary, we wish to underline a few major issues. To start with, the experience of the militarization of intelligence and the usage of intelligence businesses for the benefit of the elite ought to serve as a lesson with the restructuring and reform of intelligence into a professional company, unbiased from politics and serving the passions in the point out entirely.
Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan scenario, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Dalam reformasi intelijen juga sangat perlu dilakukan pembentukan organisasi kontra intelijen. Dalam kegiatan kontra intelijen media massa merupakan fenomena sosial yang sekaligus juga politik, media massa merupaka important issue
The structure on the guerrilla warfare inside the post-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into army command areas, was adopted to be a manifestation of Nasution’s “middle way” thought to satisfy the military services demands of ‘eradicating’ the PKI and holding political Regulate like a sort of Dwifungsi ABRI
Adat Law: Adat Legislation (hukum adat or adat recht) is usually a set of local and conventional legal guidelines and dispute resolution techniques in several portions of Indonesia. That's why, there is absolutely no united Adat Law for The full Indonesian people. A Dutch lawful scholar, Van Vollenhoven classified Adat Regulation into 23 subdivisions depending on a mix of area and ethnicity. Its sources are unwritten regulations evolving from and taken care of by lawful consciousness on the men and women.
[31] Munir Mentioned Thalib is an idealistic human legal rights activist who defends victims of violations and is willing to confront the military and police to battle for your rights of such victims. Threats of murder and intimidation to force Munir to halt his routines when main KontraS and Imparsial (The 2 strongest human rights advocacy corporations in Indonesia founded by him) are practically nothing new, including checking and tries to thwart his defense activities carried out by aspects of the security forces straight or indirectly.
[nine] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Considering that the start of your 1998 reforms, the tension from civil Culture to execute intelligence reform was not powerful plenty of. Aside from the structural political change for instance democratic elections and amendments or cancellation of posts with the constitution and authoritarian laws, the key protection sector troubles ended up only marginally dealt with.
The federal government has also been accused by CSOs of not giving suitable security to CSO Reps within the experience of threats and violence. Over the 2017 Universal Periodic Evaluate, Indonesia recognized 4 recommendations concerning the security of human legal rights defenders;
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari America Intelligence Neighborhood di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.
For research purposes, doctrine are available in guides, papers, or other media for jurist views. Illustration of notable doctrine could be the belief of J. Satrio, whose books, papers, and lectures are a typical reference for practitioners in the sphere of civil regulation, and Yahya Harahap, whose writings have been sought as source of clarifications for the two legal and civil procedural legislation. Having said that, it ought to be noted that most of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap is printed either in Dutch or Indonesian, and so its accessibility to researchers with no requisite looking at ability in these languages might be constrained.
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan situs web Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.